Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat | makramat.com - Bagian 2
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Keempat Puluh Lima)
Oleh: Hernadi Affandi Kesetaraan dan keadilan gender wanita tersebut kemudian lebih dikonkretkan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Keempat Puluh Dua)
Oleh: Hernadi Affandi Pengakuan adanya kesederajatan antara wanita dengan pria dalam ikatan pernikahan di dalam konteks HAM Sipil juga ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Ketiga Puluh Sembilan)
Oleh: Hernadi Affandi Penggunaan pendekatan HAM merupakan faktor yang penting dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Ketiga Puluh Dua)
Oleh: Hernadi Affandi Akibat belum adanya ketentuan yang memungkinkan diprosesnya pelaku pelanggaran HAM nonberat dalam sistem hukum Indonesia tampaknya ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Ketiga Puluh)
Oleh: Hernadi Affandi Penyelesaian pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Kedua Puluh Sembilan)
Oleh: Hernadi Affandi Pelanggaran HAM yang termasuk ke dalam kategori HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya (HAM Ekosob) hampir tidak ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Kedua Puluh Delapan)
Oleh: Hernadi Affandi Ruang lingkup HAM yang demikian luas baik yang termasuk ke dalam HAM Sipil dan Politik (Sipol) ...