Menyoal Gaji Versus Kinerja Anggota DPR (Bagian Kelima)

Oleh: Hernadi Affandi

Kinerja anggpta DPR akan selalu disoroti oleh rakyat, sehingga anggota DPR harus selalu bertindak dan berperilaku sesuai dengan kehendak rakyat. Pengawasan tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung sebagai wujud kepedulian rakyat untuk menilai wakilnya tersebut sudah bekerja dengan baik atau tidak. Rakyat akan sangat senang apabila wakilnya bekerja dengan baik dan amanah dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan, atau sebaliknya akan kecewa jika tidak sesuai dengan kehendaknya.

Urusan hubungan antara rakyat dengan wakilnya yang duduk di DPR sudah banyak dibahas oleh berbagai teori perwakilan yang ada. Beberapa di antaranya adalah Teori Mandat, Teori Organ, Teori Sosiologi, Teori Hukum Obyektif, Teori Gilbert Abcarian, atau Teori Hoogerwerf. Hubungan tersebut sebenarnya dapat disederhanakan sesuai dengan konteknya di Indonesia dalam era modern saat ini bukan hanya hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya, tetapi merupakan hubungan kepercayaan.

Dalam hal ini, rakyat sudah percaya kepada para wakilnya yang duduk di DPR, sehingga apapun tindakan dan keputusan yang diambil akan didukung oleh rakyat. Namun, catatannya adalah segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh wakil rakyat harus sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya, ketika pengambilan keputusan harus sepengetahuan rakyat atau setidaknya rakyat diberi tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana keputusan itu diambil.

Cara tersebut biasanya dikenal dengan istilah partisipasi publik atau partisipasi masyarakat di mana rakyat masih dilibatkan ketika ada aspirasi yang belum tertampung dalam pengambilan keputusan. Cara tersebut sekaligus juga untuk menambah informasi, data, atau aspirasi yang mungkin saja dibutuhkan agar keputusan yang diambil lebih valid, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak akan lagi dipersoalkan oleh rakyat karena sudah melibatkan rakyat juga.

Mekanisme pengambilan keputusan di DPR dengan melibatkan rakyat bukan saja akan mempermudah penjaringan aspirasi dan kehendak rakyat, tetapi juga akan menambah kepercayaan rakyat. Dalam hal ini rakyat akan semakin percaya kepada para wakilnya tersebut karena mengetahui dan menyaksikan bahwa wakilnya tersebut bekerja dengan baik. Hal itu terbukti dari terus adanya komunikasi dengan rakyat termasuk dan terutama ketika pengambilan keputusan yang menyangkut rakyat.

Apabila para wakilnya yang duduk di DPR sudah dipercaya oleh rakyat atau rakyat sudah percaya kepada wakilnya atas segala tindakan dan keputusannya, rakyat akan dengan senang hati jika harus membayar wakilnya tersebut dengan gaji yang tinggi. Bayaran yang tinggi akan dianggap wajar apabila kinerja atau performa wakil rakyat juga sudah baik di mata rakyat. Bahkan, bukan tidak mungkin pula gaji yang sudah dianggap tinggi itu masih dianggap kurang tinggi oleh rakyat, sehingga harus ditambah lagi.

Apabila rakyat sudah suka dan senang dengan kinerja atau performa para wakilnya pasti rakyat akan dengan senang hati pula menyetujui kenaikan gaji anggota DPR lebih tinggi lagi. Hal itu dianggap wajar karena sepadan dengan kinerja anggota DPR yang sudah mampu memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Dengan kata lain, antara gaji anggota DPR yang tinggi dengan kinerja atau performanya sudah sepadan, sehingga tidak perlu ada yang dipersoalkan.

Dengan demikian, persoalan gaji yang besar bukan ukuran yang terlalu dipersoalkan oleh rakyat sepanjang sepadan dengan kinerja wakil rakyat. Oleh karena itu, wakil rakyat harus benar-benar menyadari hal tersebut agar tidak ada lagi persoalan yang muncul terkait dengan gaji yang tinggi dari para anggota DPR. Caranya adalah dengan menampilkan kinerja prima dan performa terbaik dari seluruh wakil rakyat agar di mata rakyat apapun yang dilakukan oleh wakilnya di DPR tidak lagi dianggap anomali atau abnormal.

Hal itu tentu merupakan pekerjaan rumah bagi para anggota DPR yang terhormat jika masih ingin dipercaya oleh rakyat yang diwakilinya. Keinginan rakyat sebenarnya sederhana saja, yaitu hanya ingin memiliki wakilnya yang amanah dan aspiratif untuk dan atas nama rakyat. Apapun yang dilakukan oleh wakilnya akan didukung sepenuh hati oleh rakyat sepanjang sesuai dengan aspirasi rakyat. Sebaliknya jangan harap rakyat akan mendukung apabila hanya kepentingan wakilnya saja yang diutamakan, sedangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya diabaikan bahkan dikesampingkan begitu saja.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below