Menyoal Gaji Versus Kinerja Anggota DPR (Bagian Ketiga)

Oleh: Hernadi Affandi

Persoalan utama yang dirasakan oleh rakyat terkait dengan gaji yang besar bagi para anggota DPR yang terhormat bukan semata-mata pada seberapa besar gajinya tersebut. Namun, persoalan utamanya adalah terletak pada kesepadanan antara gaji yang besar dengan kinerja yang ditunjukkan oleh para anggota DPR tersebut. Seberapa pun besarnya gaji yang diterima oleh para anggota DPR adalah hak yang sudah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, para anggota DPR juga semestinya jangan melupakan bahwa gaji yang besar tersebut berasal dari rakyat. Dalam hal ini, rakyat sudah menyumbangkan sebagian uangnya dalam bentuk pajak baik pajak langsung maupun tidak langsung. Hal itu seiring dengan semakin luas dan banyaknya objek pajak yang dipungut dari rakyat sebagaimana sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Konsekuensinya, rakyat harus rela demi kepentingan bangsa dan negaranya dibebani berbagai pajak tersebut yang di antaranya untuk membayar gaji anggota DPR.

Jerih payah dan sumbangsih rakyat yang sudah dibebani berbagai pajak untuk membayar gaji tersebut semestinya diimbangi dengan kinerja anggota DPR. Idealnya anggota DPR memperjuangkan harapan dan mewujudkan aspirasi rakyat sesuai dengan kehendak rakyat bukan malah sebaliknya dengan mencederai amanah rakyat. Semestinya anggota DPR membayarnya dengan kerja keras dan kinerja prima sebagai balas jasa dan balas budi kepada rakyat yang sudah mempercayai dan menggajinya.

Konsekuensinya, anggota DPR harus menyediakan seluruh waktu dan kegiatannya untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Konsekuensi menjadi anggota DPR tentu sangat berat dan penuh tantangan bahkan akan menyita waktu dan perhatian melebihi jam kerja biasa. Bagi anggota DPR semestinya tidak ada jam kerja karena waktunya selama 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu, dan 30-31 hari dalam sebulan adalah untuk kepentingan rakyat. Bahkan, anggota DPR yang ideal mungkin saja akan kehilangan waktu pribadi dan keluarganya karena harus mengurusi kepentingan rakyat.

Anggota DPR mungkin saja akan kehilangan waktu untuk liburan bersama keluarga, mengantar anak ke sekolah, menemani isteri belanja, dan lain-lain yang biasa dilakukan sebelum jadi anggota DPR. Bahkan, anggota DPR mungkin saja kehilangan privasi karena akan selalu diawasi atau diikuti oleh pers ke mana pun pergi untuk diminta pendapat atau pernyataan tentang suatu persoalan di masyarakat. Intinya, jadi anggota DPR kemungkinan besar akan kehilangan banyak hal sebagai manusia bebas.

Artinya, anggota DPR tidak akan lagi bebas seperti rakyat biasa yang tidak dibebani tugas dan tanggung jawab mengurusi rakyat. Keberadaan anggota DPR adalah untuk mengurusi seluruh kepentingan rakyat yang diwakilinya, sehingga mereka dibayar mahal. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi anggota DPR untuk tidak mengorbankan dan menyerahkan waktunya untuk kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya, anggota DPR dibayar mahal justru untuk mengutamakan kepentingan partai, kelompok, diri sendiri, atau keluarganya.

Namun, anehnya masih saja ada anggota DPR yang waktunya bebas untuk kegiatan di luar kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sebut saja contoh, jika ia seorang pengusaha masih mengurusi bisnisnya, jika ia seorang profesional masih saja menjalankan profesinya, atau jika ia seorang artis masih saja menjalankan keartisannya. Bahkan, ada juga anggota DPR yang masih sempat-sempatnya jadi host acara televisi, jadi juri acara lomba ajang pencarian bakat, main sinetron, dan lain-lain. Artinya, ia mengerjakan pekerjaan itu dengan mengambil waktu untuk rakyat karena anggota DPR tidak dibatasi oleh jam kerja.

Berbagai kondisi tersebut diperparah dengan kenyataan masih saja ada anggota DPR yang sering mangkir dalam melaksanakan kewajibannya sebagai anggota. Rapat-rapat yang diselenggarakan di DPR dan disorot media sering mempertontonkan ruang rapat tersebut kosong karena banyak yang terlambat atau bahkan tidak hadir. Kenyataan tersebut tentu membuat rakyat miris dan jengkel karena sudah salah memilih orang untuk mewakilinya duduk di lembaga terhormat yang bernama DPR.

Penyesalan rakyat juga bertambah karena harus membayar mereka dengan gaji yang besar, tetapi kinerjanya tidak atau kurang sepadan. Hal itu bukan saja mengusik rasa keprihatinan rakyat, tetapi juga mengusik akal sehat rakyat. Pengorbanan dan kerelaan rakyat untuk mengamanahkan aspirasi dan kedaulatan rakyat kepada para wakilnya ternyata tidak berbanding lurus dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, sangat wajar ketika rakyat meminta pertanggungjawaban moral dari para wakilnya tersebut atas segala kiprah dan kinerjanya. (Bersambung).

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below