Mereposisi Peran Perempuan Dalam Pembangunan

Oleh: Hernadi Affandi

Posisi perempuan dalam pembangunan sampai saat ini diakui masih belum sepenuhnya didudukkan secara proporsional. Di satu sisi, perempuan masih belum sepenuhnya diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Di sisi lain, perempuan juga masih belum menyiapkan diri agar mampu berperan dalam pembangunan. Akibatnya, keadaan itu menjadi timpang karena jumlah perempuan masih sedikit sekali yang sudah terlibat dalam pembangunan, sedangkan sebagian besar masih berada di luar proses pembangunan.

Peran perempuan yang masih belum optimal berkiprah dalam semua aspek pembangunan ditengarai disebabkan oleh banyak faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut kemudian dirasakan sebagai kendala yang sering menghambat gerak dan langkah perempuan untuk berperan dalam pembangunan. Akibatnya, persoalan klise tentang peran perempuan dalam pembangunan selalu muncul dari waktu ke waktu.

Akar persoalan yang sering dirasakan oleh kaum perempuan disinyalir karena belum adanya penghormatan yang  seimbang dengan penghormatan terhadap laki-laki. Adanya kesan perempuan ditempatkan pada posisi kedua setelah laki-laki menjadi persoalan tersendiri yang dianggap menghambat kiprah perempuan dalam pembangunan. Masih adanya bias gender terhadap perempuan merupakan persoalan klasik yang belum dapat sepenuhnya dihilangkan dalam masyarakat. Adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin dalam menilai segala sesuatu masih sering terjadi dan belum sepenuhnya hilang.

Secara umum, persoalan yang dihadapi oleh perempuan dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) aspek yang bersifat kumulatif. Kelima persoalan tersebut adalah persoalan budaya, persoalan agama, persoalan kodrat, persoalan pendidikan, dan persoalan kemauan. Kelima kendala tersebut sejatinya bukan merupakan masalah yang harus perdebatkan, tetapi harus dicarikan solusinya yang terbaik.

Persoalan budaya yang masih menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki dirasakan merupakan kendala utama yang dirasakan hampir merata di seluruh Indonesia. Secara empiris berbagai masyarakat termasuk masyarakat adat masih menempatkan laki-laki sebagai pihak yang utama dan dominan. Peran perempuan dalam masyarakat tersebut tidak terlalu menonjol bahkan terkesan tidak diberi peran apapun. Akibatnya, perempuan seakan-akan tidak perlu diberi peran apapun dan cukup memberikan semua peran kepada laki-laki.

Persoalan lain yang juga dianggap sebagai faktor pendorong perempuan kurang berperan dalam masyarakat adalah karena adanya pengaruh ajaran agama tertentu. Misalnya, adanya keharusan bahwa imam harus laki-laki ditengarai diartikan secara salah dalam tataran implementasi di masyarakat. Akibatnya, perempuan kurang mendapatkan kesempatan dalam urusan kepemimpinan di masyarakat dan berdampak kepada lingkup yang lebih tinggi dan luas termasuk berperan-serta dalam pembangunan. Dalam hal ini, tentu bukan faktor agamanya yang salah, tetapi karena pemahaman dan penafsiran yang kurang tepat.

Keadaan itu antara lain didukung pula oleh kodrat perempuan yang dianggap tidak mampu mengerjakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Akibatnya, persoalan kodrat perempuan biasanya menjadi alasan pembenar pihak tertentu untuk meminggirkan perempuan dalam banyak aspek kehidupan. Penilaian tersebut menjadi alasan umum yang disematkan kepada perempuan bahwa kaum perempuan lemah, lamban, perasa, dan sebagainya. Akibatnya, perempuan kurang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh peran penting dalam hampir semua lapangan kehidupan.

Persoalan lain yang dirasakan sebagai penghambat peran perempuan dalam pembangunan adalah persoalan kemampuan perempuan sendiri. Hal itu akibat kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang masih kurang. Perempuan di sebagian masyarakat belum sepenuhnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan seperti halnya laki-laki. Adanya pandangan bahwa “setinggi-tingginya pendidikan perempuan akan ke dapur juga” merupakan kesalahan yang terus dipelihara dan dipertahankan di sebagian masyarakat. Akibat pendidikan perempuan yang rendah kemampuan untuk berkiprah dalam pembangunan juga menjadi terbatas.

Persoalan lain yang turut mempengaruhi kurang berperannya perempuan dalam pembangunan adalah persoalan kemauan perempuan itu sendiri. Fakta menunjukkan baru sebagian kecil perempuan yang mau berkiprah dalam pembangunan, khususnya dalam dunia politik. Padahal, perempuan sudah memiliki kemampuan yang tidak kalah jika dibandingkan dengan laki-laki. Namun demikian, akibat belum banyak perempuan yang mau terjun ke dalam dunia politik jumlahnya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya, timbul kesan jika perempuan kurang berperan dalam pembangunan.

Akibat adanya lima persoalan di atas menjadi faktor penyebab peran perempuan dalam pembangunan menjadi terbatas bahkan terpinggirkan. Oleh karena itu, kelima persoalan tersebut semestinya perlu diperbaiki secara  proporsional tanpa harus menyalahkan budaya atau agama. Persoalannya bukan pada budaya atau agama, tetapi pada pola pikir, cara pandang, atau pamahaman masyarakat atas warisan budaya atau ajaran agama. Perubahan pola pikir, cara pandang, atau pemahaman masyarakat secara lebih proporsional dan positif diharapkan akan membuka kesempatan perempuan menjadi terbuka lebih lebar tanpa khawatir dianggap melanggar budaya apalagi agama.

Adanya fakta perempuan masih kurang berperan dalam pembangunan tentu bukan untuk dibenturkan dengan pihak laki-laki apalagi dengan budaya dan agama. Permasalahannya bukan terletak pada jenis kelamin perempuan atau laki-laki, apalagi budaya atau agama yang salah. Oleh karena itu, persoalan mereposisi peran perempuan dalam pembangunan bukan berarti harus menyalahkan pihak lain. Poin pentingnya adalah bagaimana menempatkan dan membuka kesempatan perempuan sebagai mitra bagi laki-laki dalam pembangunan secara proporsional dan saling memperkuat posisi kedua belah pihak.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Pos Terkait