Makramat.com. Masa pandemi corona virus disease 19 (COVID-19) di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Jawa Barat pada khususnya masih belum juga berlalu. Akibatnya, hal itu berpengaruh terhadap berbagai kehidupan masyarakat.
Salah satu sektor yang terdampak cukup berat akibat COVID-19 adalah sektor wisata. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang mengalami gangguan akibat pengunjungnya yang belum normal seperti biasa. Masih banyak objek wisata yang masih sepi dari pengunjung karena pandemi COVID-19 tersebut.
Sekalipun di tempat objek wisata tertentu pengunjung sudah banyak, keharusan menjalankan protokol kesehatan mengakibatkan jumlah pengunjung harus dibatasi sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, objek wisata belum bisa membuka secara penuh karena harus ada ruang yang cukup untuk para pengunjung.
Penambahan tersebut disumbang oleh hampir seluruh daerah di wilayah Provisni Jawa Barat, terutama daerah yang masuk zona merah. Setidaknya, terdapat tiga kabupaten yang masih berada di zona merah di Provinsi Jawa Barat saat ini, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Kuningan.
Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis di laman www.covid19.go.id pada hari Kamis (15/10/2020), secara nasional Provinsi Jawa Barat masih berada di urutan ketiga penyumbang terbesar pasien terpapar COVID-19. Posisi Jawa Barat tersebut sudah berlangsung lebih dari satu minggu terakhir.
Adapun posisi tertinggi kasus pasien terpapar COVID-19 secara nasional masih diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan 90.266 kasus. Selanjutnya, posisi tersebut disusul oleh Provinsi Jawa Timur di urutan kedua dengan 47.894 kasus, dan Provinsi Jawa Barat sendiri berada di posisi ketiga dengan 28.529 kasus.
Selanjutnya, disusul oleh Provinsi Jawa Tengan di urutan keempat dengan 27.392 kasus, dan Provinsi Sulawesi Tengah di urutan kelima dengan 17.066 kasus. Adapun posisi keenam diduduki oleh Sumatera Utara dengan 11.596 kasus, dan di posisi ketujuh diduduki oleh Kalimantan Selatan dengan 11.185 kasus.
Khusus untuk data Provinsi Jawa Barat, jumlah tersebut sedikit berbeda dengan data yang dirilis di laman www.pikobar.jabarprov.go.id seperti dikutip di atas. Hal itu ada kemungkinan karena data yang dikirimkan oleh Gugus Tugas Jawa Barat belum dimasukkan ke dalam data nasional oleh Gugus Tugas Pusat.
