Pengadilan HAM | makramat.com
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Ketiga Puluh Empat)
Oleh: Hernadi Affandi Secara normatif, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU PHAM) telah mengatur pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Ketiga Puluh Dua)
Oleh: Hernadi Affandi Akibat belum adanya ketentuan yang memungkinkan diprosesnya pelaku pelanggaran HAM nonberat dalam sistem hukum Indonesia tampaknya ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Ketiga Puluh Satu)
Oleh: Hernadi Affandi Pengaturan tentang kualifikasi pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 sebagai kejahatan genisida dengan ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Ketiga Puluh)
Oleh: Hernadi Affandi Penyelesaian pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Kedua Puluh Sembilan)
Oleh: Hernadi Affandi Pelanggaran HAM yang termasuk ke dalam kategori HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya (HAM Ekosob) hampir tidak ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Kedua Puluh Delapan)
Oleh: Hernadi Affandi Ruang lingkup HAM yang demikian luas baik yang termasuk ke dalam HAM Sipil dan Politik (Sipol) ...
Menggagas Pembentukan Pengadilan HAM Nonberat Di Indonesia (Bagian Kedua Puluh Tujuh)
Oleh: Hernadi Affandi Pengaturan materi HAM secara terintegrasi, harmonis, sistematis, kronologis, dan koheren ke dalam satu undang-undang dapat menggunakan ...