Mengenal BPUPKI dan PPKI

Oleh: Hernadi Affandi

Peristiwa pada bulan Mei sampai dengan Agustus 1945 merupakan saat-saat penting dalam perjuangan membentuk negara Indonesia merdeka. Masa tiga bulan tersebut merupakan penentuan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mungkin saja tidak tercapai apabila tidak ada rangkaian peristiwa selama masa tiga bulan tersebut.

Peristiwa penting tersebut diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 28 Mei 1945. Menurut Saafroedin Bahar, terdapat dua BPUPKI dan satu PPKI yang dibentuk, yaitu BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Cosakai)  untuk pulau Jawa dengan Ketua Dr. Radjiman Wedyodiningrat dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Saiko Sikikan (Panglima Tentara) Tentara ke XVI. Sementara itu, BPUPKI kedua adalah untuk wilayah pulau Sumatera dipimpin oleh Muhammad Sjafei yang dibentuk pada tanggal 25 Juli 1945. BPUPKI tersebut bertanggung jawab kepada Saiko Sikikan Tentara ke XXV.

Baik Saiko Sikikan (Panglima Tentara) Tentara ke XVI maupun Saiko Sikikan (Panglima Tentara) Tentara ke XXV keduanya berada di bawah komando Panglima Tentara Kawasan Selatan yaitu Marsekal Hisaichi Terauchi. Komando Tentara Kawasan Selatan merupakan komando utama Angkatan Perang Kekaisaran Jepang yang khusus membawahkan kesatuan-kesatuan Angkatan Darat.

Sementara itu, untuk Kalimantan dan wilayah Indonesia bagian Timur lainnya tidak ada BPUPKI. Alasannya, karena wilayah-wilayah tersebut tidak berada di bawah komando Angkatan Darat, tetapi berada di bawah komando Angkatan Laut. Adapun urusan persiapan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia adalah berada di bawah Angkatan Darat. Dengan demikian, sangat wajar bahwa Angkatan Laut yang membawahkan Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur tidak terlibat di dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.

Oleh karena itu, ketika seseorang berbicara BPUPKI maksudnya adalah BPUPKI untuk Jawa tersebut yang diketui oleh Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI inilah yang mempunyai arti penting untuk Indonesia karena yang mempersiapkan kemerdekaan sejak awal. Sementara itu, BPUPKI Sumatera belum sempat bekerja secara maksimal karena baru dibentuk tanggal 25 Juli 1945. BPUPKI tersebut hanya dapat menyusun program-program berjangka pendek dan sayangnya hasilnya juga tidak diketahui khalayak.

BPUPKI pimpinan Radjiman melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, setelah itu reses sejak 2 Juni sampai 9 Juli 1945. Dalam masa sidang pertama  tersebut tercatat ada 32 orang anggota BPUPKI yang berbicara. Pada tanggal 29 Mei tercatat 11 orang, tanggal 30 Mei tercatat 10 orang, tanggal 31 Mei tercatat 6 orang, dan tanggal 1 Juni tercatat 5 orang.

BPUPKI selanjutnya menjalani sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Masa sidang kedua tersebut mempunyai arti penting dalam membahas dan mematangkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam masa sidang tersebut dibahas tentang dasar negara dan unsur negara, yaitu wilayah negara, warga negara, dan pemerintahan negara.

Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, selanjutnya Panglima Tentara Kawasan Selatan membentuk Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 8 Agustus 1945. PPKI dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Berbeda dengan BPUPKI yang dibentuk untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia, wilayah kerja PPKI atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai sudah meliputi untuk seluruh Indonesia. PPKI inilah yang menghasilkan UUD 1945 dan memilih pertama kali Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Pos Terkait