Kasus Positif COVID-19 Jawa Barat Hampir Menembus Angka 30 Ribu Orang

Makramat.com. Penambahan jumlah kasus positif Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam tiga minggu terakhir bertambah hampir sepuluh ribu orang. Seperti diberitakan sebelumnya, data pada hari Kamis (24/9/2020) lalu, jumlahnya baru mendekati angka 20 ribu orang.

Berdasarkan data yang dirilis di laman www.pikobar.jabarprov.go.id, total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat pada hari ini, Kamis (15/10/2020), sebanyak 29.119 orang. Sementara itu, data yang ada pada hari Kamis (24/9/2020) tiga minggu lalu jumlahnya sebanyak 19.397 kasus.

Baca juga: Gawat, Jawa Barat Naik Ke Posisi Ketiga Kasus COVID-19 Nasional!

Penambahan pada hari ini saja, Kamis (15/10/2020), terdapat kenaikan sebanyak 590 kasus baru. Adapun total kasus pada hari sebelumnya, Rabu (14/10/2020), sebanyak 28.529 kasus. Penambahan tersebut cukup banyak jika dibandingkan dengan kenaikan pada hari sebelumnya.

Dari jumlah 29.119 kasus itu, sebanyak 9.463 orang masih dalam perawatan, 19.097 orang selesai isolasi atau sembuh, dan 559 orang meninggal dunia. Terdapat kenaikan masing-masing 279 orang untuk pasien masih dalam perawatan, 304 orang untuk pasien yang sembuh, dan 7 orang pasien yang meninggal dunia.

Baca juga: Gawat, Kasus COVID-19 Jawa Barat Makin Parah?

Penambahan tersebut disumbang oleh hampir seluruh daerah di wilayah Provisni Jawa Barat, terutama daerah yang masuk zona merah. Setidaknya, terdapat tiga kabupaten yang masih berada di zona merah di Provinsi Jawa Barat saat ini, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis di laman www.covid19.go.id  pada hari Kamis (15/10/2020), secara nasional Provinsi Jawa Barat masih berada di urutan ketiga penyumbang terbesar pasien terpapar COVID-19. Posisi Jawa Barat tersebut sudah berlangsung lebih dari satu minggu terakhir.

Baca juga: Kasus Positif COVID-19 Jawa Barat Mendekati Angka 20 Ribu Orang!

Adapun posisi tertinggi kasus pasien terpapar COVID-19 secara nasional masih diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan 90.266 kasus. Selanjutnya, posisi tersebut disusul oleh Provinsi Jawa Timur di urutan kedua dengan 47.894 kasus, dan Provinsi Jawa Barat sendiri berada di posisi ketiga dengan 28.529 kasus.

Selanjutnya, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah di urutan keempat dengan 27.392 kasus, dan Provinsi Sulawesi Tengah di urutan kelima dengan 17.066 kasus. Adapun posisi keenam diduduki oleh Sumatera Utara dengan 11.596 kasus, dan di posisi ketujuh diduduki oleh Kalimantan Selatan dengan 11.185 kasus.

Baca juga: Jumlah Pasien Meninggal Akibat COVID-19 Jawa Barat Mendekati 400 Orang 

Khusus untuk data Provinsi Jawa Barat, jumlah tersebut sedikit berbeda dengan data yang dirilis di laman www.pikobar.jabarprov.go.id seperti dikutip di atas. Hal itu ada kemungkinan karena data yang dikirimkan oleh Gugus Tugas Jawa Barat belum dimasukkan ke dalam data nasional oleh Gugus Tugas Pusat.

Namun demikian, kenaikan jumlah hampir sepuluh ribu kasus dalam tiga minggu saja tentu bukan berita yang menggembirakan. Alih-alih mengalami penurunan, Provinsi Jawa Barat justru mengalami kenaikan secara signifikan bahkan sudah mendekati angka 30 ribu kasus.

Baca juga: Tetap Waspada, Jawa Barat Belum Masuk Zona Hijau!

Apabila tidak dikurangi peningkatan dan penyebarannya, jumlah kasus di Provinsi Jawa Barat diprediksi akan terus bertambah. Bahkan, jika tidak terbendung penyebarannya ada kemungkinan Jawa Barat akan menyalip Jawa Timur di urutan kedua. Kemungkinan tersebut tentu perlu diantisipasi dengan baik.

Salah satu bentuk antisipasi adalah dengan menurunkan status dari zona merah ke zona oranye, sedangkan yang zona oranye ke zona kuning. Sementara itu, daerah yang masuk zona kuning harus diturunkan, sehingga masuk ke zona hijau. Semakin banyak yang masuk zona hijau akan lebih baik lagi.

Penurunan status tersebut tentu tidak mudah jika tidak didukung oleh semua komponen yang ada di Provinsi Jawa Barat. Misalnya, perlu ada sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota, termasuk mendapatkan dukungan dari masyarakat di daerah masing-masing. (RP).

Pos Terkait